Gelar universitas tidak lagi diperlukan untuk sukses

Jun Wighna ReffienKONTRA

Kami KONTRA pada mosi kali ini bahwa gelar universitas tidak lagi diperlukan untuk sukses karena di era saat ini karena alasan yang Pertama, semua lapangan pekerjaan pasti dibuka untuk orang yang memiliki gelar dan minim sekali perusahaan atau lapangan pekerjaan yang mau menerima orang tanpa gelar, contoh BUMN dan pekerjaan PNS yang memiliki gaji di atas UMR pasti memilih orang yang memiliki gelar sarjana yang baik, alasan yang Kedua, ketika seseorang tersebut memiliki gelar ia pasti juga memiliki sklii, dari gelar tersebut juga dapat menjadi tolak ukur kemampuan pada diri seseorang dengan beberapa bukti yakni, banyak nya pengangguran di suatu daerah karena minimnya lapangan pekerjaan dengan gaji diatas UMR yang mau menerima orang tanpa gelar.

Anda benar bahwa sektor formal seperti BUMN dan PNS masih mensyaratkan ijazah. Namun, menjadikan syarat administratif sebagai tolak ukur tunggal kemampuan adalah sebuah lompatan logika yang mengabaikan kenyataan ekonomi. Justru karena persetujuan ini, kita melihat pergeseran besar di mana raksasa teknologi dunia kini membuka jalur rekrutmen berbasis portofolio murni tanpa memandang latar belakang akademis. Gelar sarjana hanyalah penanda waktu belajar, bukan jaminan otomatis atas kompetensi kerja di era modern.

Jun Wighna ReffienKONTRA

Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa multinasional tersebut adalah segelintir pengecualian di puncak piramida ekonomi global, bukan representasi dari jutaan lapangan pekerjaan formal di dunia nyata—khususnya di Indonesia yang masih membutuhkan standar ukuran yang terukur bagi tenaga kerja masif.Mengapa ijazah tetap mutlak? Karena ijazah bukan sekadar secarik kertas, melainkan bukti akuntabilitas institusional. Ijazah menjamin bahwa seseorang telah melewati kurikulum yang terakreditasi, diuji oleh tenaga pendidik yang berwenang, dan memiliki fondasi etika serta teori yang komprehensif. Portofolio memang menunjukkan hasil akhir, tetapi portofolio bisa dimanipulasi, dikerjakan oleh tim lain (freelance bayaran), atau hanya mencakup satu keahlian sempit tanpa pemahaman fundamental yang kokoh.Coba bayangkan jika argumen PRO diterapkan secara membabi buta: Apakah kita rela dioperasi oleh dokter yang hanya bermodalkan 'portofolio praktik mandiri' tanpa ijazah kedokteran resmi? Apakah kita mau tinggal di gedung yang dirancang oleh arsitek tanpa gelar teknik sipil? Di sinilah letak kekeliruan fatal tim PRO yang mengabaikan bahwa dalam sektor-sektor krusial, ijazah adalah instrumen keselamatan publik

Anda menyebut sektor krusial seperti kedokteran dan teknik sipil untuk membenarkan ijazah. Namun, menarik garis dari profesi berisiko tinggi tersebut ke seluruh pasar tenaga kerja secara umum adalah sebuah generalisasi yang berlebihan. Portofolio dan sertifikasi keahlian spesifik terbukti mampu diuji secara transparan di era digital tanpa perlu institusi formal sebagai satu-satunya filter. Jika standar keselamatan publik menjadi acuan Anda, mengapa ribuan lulusan sarjana non-teknis tetap memerlukan pelatihan ulang dari nol saat memasuki dunia kerja?

Jun Wighna ReffienKONTRA

Mengapa kita tidak bisa menyerahkan seluruh rekrutmen pada portofolio mandiri? Bayangkan jika jutaan pelamar kerja di Indonesia hanya mengandalkan portofolio digital tanpa verifikasi institusional. Siapa yang akan mengaudit keaslian portofolio tersebut? Siapa yang menjamin bahwa proyek di portofolio itu dikerjakan sendiri dan bukan hasil plagiasi atau rekayasa AI? Ijazah hadir sebagai bentuk akuntabilitas hukum dan institusional yang memfilter integritas seseorang.Betul bahwa industri teknologi punya ruang portofolio yang fleksibel. Namun, mari lihat lanskap tenaga kerja nasional secara makro. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar penyerapan tenaga kerja kita berada di sektor formal, administratif, manajerial, dan layanan publik. Di sektor-sektor ini, standar administratif seperti ijazah adalah satu-satunya instrumen objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menghindari nepotisme dan subjektivitas rekrutmen.

Anda benar bahwa instrumen objektif diperlukan untuk mencegah subjektivitas dalam skala makro. Namun, menjadikan ijazah sebagai satu-satunya filter hukum justru mengabaikan fakta bahwa uji kompetensi langsung kini jauh lebih transparan mengukur integritas kerja daripada sekadar status kelulusan masa lalu. Gelar universitas bukan lagi syarat mutlak ketika kemampuan nyata dapat dibuktikan secara terbuka.